Senin, 13 Februari 2012 - 13:46:45 WIB
0% Dalam PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kampus&dosen - Dibaca: 8219 kali

Outline   tanggapan atas gagasan beberapa kalangan  yang menginginkan  system PPn kembali diterapkan menggantikan PPN.

PAJAK PENJUALAN (PPn)  DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

1.    Pembuka -> Latar  Belakang masalah : Sejak DJP Mar’ie Muhammad sudah muncul wacana untuk kembali ke PPn model 1951. Alasannya, banyak restitusi PPN menggerogoti penerimaan pajak; rumitnya admin. PPN dan  praktek Faktur Pajak  aspal/fiktif digunakan untuk claim restitusi (fiktif), ekspor fiktif munculnya  produsen dan pedagang yang menjual Faktur Pajak aspal.

2.    Wacana yang berkembang saat ini ; baik swasta berpengaruh maupun beberapa kalangan Pejabat atau mantan pejabat lantas menyarankan supaya DJP kembali saja ke system PP nth. 1951 yang konon jauh lebih sederhana, tidak ada restitusi, tidak ada Faktur Pajak tidak ada tidak ada lainnya.


NOL PERSEN (0%) DALAM PPN (VALUE ADDED TAX),
TARIF ATAU PRINSIP ?


1.    “A sales tax as a general tax on consumption intends to tax the national expenditures of individual consumers. If goods are not consumed in the land of production, while at the same time tax is levied on those goods, this tax is (viewed after the event) unfairly levied, so that a refund should follow on exportation of the goods.”

Demikian sepenggal kalimat Ben Terra dalam bukunya tahun 1988 “Sales Taxation, The Case of Value Added Tax in the European Community” yang mengutip pendapat J. Reugebrink dalam “The Sixth Directive for the Harmonisation of Value Added Tax”.
Makna kalimat tersebut kira-kira adalah bahwa, “pajak penjualan sebagai pajak atas konsumsi umum, dimaksudkan untuk dikenakan atas pengeluaran / belanja konsumen individu (konsumen terakhir) di dalam negeri (national). Jika suatu barang tidak dikonsumsi di negeri asalnya (di dalam negeri), dan atas barang tersebut dikenakan pajak atas konsumsi, maka akan timbul perlakuan tidak adil atas barang tersebut; oleh karena itu atas ekspor barang harus diberikan pengembalian pajak (yang sudah dibayar)”.
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa, jika pajak dimaksudkan untuk dikenakan atas belanja individu / pribadi, maka seharusnya tidak ada pembedaan / diskriminasi antara belanja untuk konsumsi barang produk dalam negeri dan konsumsi barang asal impor.

2.    Pengenaan pajak atas impor dan pengembalian pajak atas ekspor merupakan bagian dari asas atau sifat non diskriminasi atau sifat netralitas dari pajak atas konsumsi terhadap produk dalam negeri yang keluar (ekspor) maupun produk impor yang masuk melalui wilayah perbatasan negara. Masalah pajak di wilayah perbatasan ini disebut “tax frontiers”. Netralitas eksternal (ekternal neutrality) adalah fungsi keseimbangan dari perlakuan pajak (atas konsumsi) di wilayah “tax frontiers” yaitu, pengenaan pajak atas impor harus sama besar (tariff) dengan pajak yang dikenakan atas produk dalam negeri, dan pengembalian pajak atas ekspor adalah sebesar pajak yang nyata – nyata telah dibayar atas perolehan atau pembuatan barang yang diekspor tersebut. Dalam istilah Pajak Penjualan (Sales Taxation) atau (sekarang) Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) masalah tax frontiers disebut juga sebagai cross-border tax atau  cross-border Value Added Tax (VAT) seperti yang disebut dalam paparan Prof. R. Mansury, Ph.D. mengenai masalah Perpajakan Internasional di dalam Journal ini.

3.    Masalah tax frontiers atau cross-border tax timbul karena hampir semua Negara di dunia selain mengenakan pajak atas penghasilan (tac on income) juga mengenakan pajak atas pengeluaran / belanja untuk konsumsi (tax on consumption) sebagai pendamping / pelengkap pajak atas penghasilan dalam sistem perpajakan masing-masing Negara. Nampaknya hampir setiap Negara sepakat untuk menerapkan suatu asas yang mendukung sifat non diskriminasi atau sifat netralis internal (internal neutrality) untuk transaksi produk domestik dan produk asal impor di dalam negeri, dan menjaga sifat netralitas eksternal (eksternal neutrality) dengan cara tidak mengenakan pajak atas ekspor dan bahkan mengembalikan pajak yang sudah terkena di dalam negeri atas produk yang diekspor tersebut. Asas ini disebut Asas Destinasi/Asas Tujuan (Destination Principle).

4.    Asas Destinasi atau Asas Tujuan (Destination Principle) merupakan ciri dan sifat dasar (legal characteristic) dari hampir seluruh sistem Pajak Atas Konsumsi di dunia. Penggunaan asas ini dapat dimaklumi mengingat pada dasarnya semua Negara yang menerapkan Pajak Atas Konsumsi menginginkan keseragaman perlakuan pajak wilayah cross-border atau tax frontiers. Asas ini mempertahankan sifat – sifat non diskriminasi, netralis internal dan netralis eksternal. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, asas ini memerlukan beberapa syarat antara lain ;

>>    adanya suatu kawasan / wilayah pengenaan pajak (tax territory) yang disebut Daerah Pabean (Customs Area), tempat terjadinya transaksi barang dan jasa untuk tujuan konsumsi (konsumtif individual) oleh konsumen terakhir sebagai destinataris pajak yang mencerminkan netralitas legal (legal internal neutrality) artinya beban pajak (tax incidence) benar-benar dipikul oleh destinataris pajak;

>>    penggunaan tarip tunggal (uniform rate) dan sifat pajak yang non kumulatif sehingga tidak menimbulkan dampak negatif (non interference) bagi pengusaha dalam menentukan alokasi faktor-faktor produksi baik dalam kegiatan usaha terintegrasi maupun usaha non integrasi, sebagai wujud netralitas ekonomis (internal economic neutrality);

>>    adanya perlakuan pajak yang sama antara produk impor dengan produk dalam negeri artinya terhadap barang impor dikenakan pajak dengan tarip yang sama dengan barang buatan dalam negeri, disebut sub asas non diskriminasi dalam asas destinasi sebagai salah satu wujud netralis ekternal (eksternal neutrality) di tax frontiers;

>>    adanya pembebasan atas pajak (ekspor) barang hasil produksi dalam negeri yang dikirim ke luar negeri, dan pajak yang sudah dibayar atas perolehan barang dari dalam negeri atau dari impor yang dipakai dalam proses produksi barang yang diekspor dikembalikan, juga sebagai wujud netralitas eksternal (external neutrality) dalam urusan cross border tax. Dalam Asas Tujuan atau Asas Destinasi, perlakuan pajak terhadap ekspor termasuk dalam asas atau sub asas nol perseratus (0%) untuk penyesuaian lintas batas wilayah pemajakan ( suatu Negara ) (zero rated application for the bordertax adjustment principle).

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diberikan ringkasan sebagai berikut :

Ciri DestinationPrinciple dapat diketahui dari :
-    adanya wilayah pemajakan yang disebut Daerah Pabean, sebagai tempat terjadinya transaksi kena pajak;
-    atas impor dikenakan pajak yang sama dengan produk dalam negeri, sub asas non diskriminasi, netral terhadap kegiatan usaha dalam negeri;
-    atas ekspor diterapkan perlakuan 0%, netral terhadap perdagangan luar negeri / di dalam harga pokok barang yang diekspor tidak terdapat unsur pajak;
-    pajak benar-benar menjadi beban (tax incidence) konsumen terakhir / destinataris;
-   pengenaan pajak tidak mempengaruhi pilihan alokasi faktor produksi, baik usaha yang terintegrasi maupun yang tidak terintegrasi.

5.    Apabila atas impor barang dikenakan pajak (dalam hal ini konkritnya PPN dan PPnBM) yang sama perlakuan taripnya dengan barang produksi dalam negeri (sub asas non diskriminasi), sebaliknya atas ekspor barang “dibebaskan dari pajak”, dan pajak yang telah dibayar dikembalikan, maka perlakuan impor ekspor ini mengikuti Asas Tujuan. Aplikasi 0% lengkapnya (lihat butir 4 di atas) dinamai “zero rated application for the border – tax adjustment principle”, lebih populer dengan sebutan pendek “zero rate principle” seperti “tax treaty” untuk judul panjang “Convention (USA) atau Agreement (selain USA antara lain Inggris) Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The USA atau UK Of Great Britain And Northern Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Tax On Income And Capital”, terlalu panjang jika dibaca.
    Dengan aplikasi 0%, timbul pertanyaan apakah 0% itu tarip pajak atau bukan. Dalam Pedoman VAT Uni Eropa tidak menyatakan secar tegas 0% sebagai tarip. Bahkan setelah tergabung dalam Uni Eropa, aplikasi 0% tidak ada lagi, karena tidak ada lagi wilayah perbatasan (tax frontiers) di antara sesama Negara Anggota Uni Eropa. Tidak ada lagi ekspor dari dan impor ke dalam wilayah sesama Negara Anggota UE tersebut. Ekspor hanya terjadi jika barang dikirim ke luar wilayah UE, atau ke wilayah Eropa lain bukan anggota UE. Sebaliknya Impor hanya terjadi jika barang masuk ke wilayah UE dari luar UE, atau dari Negara Eropa lainnya bukan anggota UE.


6.    Indonesia agaknya mengikuti pedoman Eropa sejak masa UU Pajak Peredaran 1950, yang kemudian diikuti juga dalam Pajak Penjualan 1951. Tidak  ada ketentuan tarip 0% atas ekspor, melainkan hanya dimasukkan ke dalam butir Bab / Pasal Pengecualian dan Pembebasan, dengan kelompok “penyerahan barang yang dikirim ke luar negeri” dan kelompok “penyerahan barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang menurut sifatnya dianggap kebanyakan untuk dikirim ke luar negeri”. Dalam Pasal 3 UU PPn 1951 tentang Obyek Pajak, tidak ada aturan Pajak Penjualan dikenakan atas ekspor. Hanya dalam Penjelasan Umum disebut bahwa “sebagai pajak atas pemakaian umum di dalam negeri, penyerahan barang untuk dikirim ke luar negeri (ekspor) dikecualikan dari PPn”.
    Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 1983 juga tidak menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP). Demikian juga dalam Pasal 5, tidak menyebutkan PPn BM dikenakan atas ekspor Barang Mewah. Akan tetapi dalam Pasal tentang Tarif Pajak (Pasal 7 dan Pasal 8) ditegaskan bahwa “atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen)” dan  “atas ekspor Barang Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen)”. Selanjutnya dalam penjelasan umum disebutkan : “ ….. atas ekspor barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen)  atau dengan kata lain, dibebaskan dari pajak, bahkan PPN yang telah termasuk dalam harga barang yang diekspor, dapat dikembalikan. Pembebasan dan pengembalian pajak yang telah dibayar atas barang yang di ekspor ini adalah sesuai dengan prinsip pengenaan pajak atas konsumsi (pemakaian umum) barang dan jasa di dalam negeri atau di dalam Daerah Pabean. Karenanya atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam negeri (diekspor), tidak dikenakan pajak”, ... “Sebaliknya atas                    

impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri”. Pedoman ini sepenuhnya adalah mengenai Destination Principle dari VAT yang diadopsi dalam PPN Indonesia.

7.    Namun demikian dalam UU PPN & PPn BM versi UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000 ditetapkan dalam Pasal 4 (Obyek Pajak) huruf  f  bahwa PPN dikenakan atas Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), meskipun ketentuan ini tidak tercantum dalam Pasal 5 (Obyek PPn BM), sehingga terkesan tidak konsisten dalam perlakuan ekspor sebagai obyek pajak PPN atau PPnBM. Sejauh ini memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan Negara-negara yang mengadopsi VAT harus ketat mengikuti pedoman VAT Uni Eropa. Hanya penempatan ekspor ke dalam ruang lingkup pengenaan pajak, terasa tidak lazim. Timbul pertanyaan dari satu dua pakar yang dulu tergabung dalam HIID Tax Reform Indonesia, apakah PPN Indonesia sekarang menganut asas asal – usul barang (Origin Principle), atau asas campuran dari keduanya Destination dan Origin Principle secara bersamaan. Asas asal – usul barang (Origin Principle) adalah kebalikan dari asas destinasi dalam perlakuan atas impor dan ekspor.
    Origin Principle menetapkan bahwa semua barang hasil produksi dalam negeri dikenakan pajak di dalam negeri tidak peduli barang itu akan dikonsumsi di dalam negeri atau dikirim ke luar negeri. Akibatnya atas ekspor terbebani pajak, sedangkan di Negara tujuan, kemungkinan dibebani pajak lagi (sekiranya di Negara tujuan tersebut berlaku Destination Principle). Sebaliknya atas impor tidak dikenakan pajak karena barang impor tidak berasal dari / tidak diproduksi di dalam negeri. Akibatnya tidak ada kesamaan perlakuan pajak atas jenis barang yang sama asal dalam negeri dan asal impor yang dikonsumsi di dalam negeri / di dalam Daerah Pabean. Netralis Internal dan Eksternal terdistorsi oleh asas orijin ini.
    Oleh sebab itu Origin Principle boleh dikatakan tidak digunakan lagi dalam struktur atau sistem Pajak Atas Konsumsi oleh Negara – negara yang menerapkan Pajak tersebut. Asas ini tinggal sebagai catatan sejarah dalam literatur perpajakan saja.

8.    Sebagai kesimpulan dari tulisan ini, pertanyaan dalam judul diulang lagi, “apakah aplikasi 0% (pada tax frontiers) yang digunakan dalam PPN & PPn BM tahun 1983, Tahun 1994 dan Tahun 2000, suatu tarip atau suatu prinsip ?”
    Jawabannya dapat ditelusuri dari uraian butir 1 sampai dengan 7 tulisan ini !


Sebagai catatan :
    
Pajak Peredaran 1950 dan Pajak Penjualan 1951 aplikasi 0% murni suatu prinsip / asas, karena ekspor tidak masuk obyek Pasal 3 PPn, dan 0% dimasukkan dalam Pasal 29 ke 8 dan ke 9 Pengecualian dan Pembebasan; PPN & PPn BM 1983 ekspor tidak masuk obyek Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dikatakan murni prinsip. Akan tetapi aplikasi 0% ditegaskan sebagai tarip pajak dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dan tidak masuk dalam Pasal Pembebasan (tidak ada pembebasan dalam UU PPN 1983);


PPN & PPn BM 1994 dan 2000 adalah sepenuhnya tarip pajak 0% dalam Pasal 7 dan Pasal 8, sedangkan ekspor masuk Pasal 4 sebagai Obyek Pajak, tetapi sayangnya tidak ada dalam Pasal 5 (Obyek PPn BM). Penempatan ekspor dalam ruang lingkup pengenaan pajak (obyek) merupakan penyimpangan dari asas destinasi. Akan tetapi Pemerintah mempunyai alasan tersendiri, yaitu demi kejelasan dan kepastian hukum dalam perundang - undangan perpajakan.


Penulis : Waluyo Daryadi KS. - Dosen PPN STPI




491 Komentar :

cara menghilangkan jerawat
05 Januari 2013 - 10:39:01 WIB

kok bisa ya 0%.. mantap
obat infeksi saluran kencing
21 Maret 2013 - 09:26:27 WIB

terima kasih telah berbagi informasi pada kami, semoga sukses
obat penyakit jantung koroner
28 Maret 2013 - 14:18:38 WIB

terima kasih telah berbagi informasi kepada kami, artikelnya sangat bermanfaat .. :)
obat stroke
29 Maret 2013 - 15:35:42 WIB

terima kasih atas informasi yang sudah diberikan ,, semoga sukses selalu
cara pemesanan ace maxs
10 April 2013 - 13:49:40 WIB

selamat siang, terima kasih telah berbagi informasi pada kami, semoga isinya semakin berpariatif lagi ya
ace maxs
11 April 2013 - 15:38:02 WIB

terima kasih atas informasi yang sudah diberikan ,, semoga sukses selalu
Using Wartrol
20 April 2013 - 21:34:17 WIB

sangat informatif,memang site yang berkualitas nih bro..
Hong Kong Travel
21 April 2013 - 12:42:18 WIB

website yang berkelas memang selalu menghadirkan berita yg menarik,,thanks admin
Full Paid Surveys
21 April 2013 - 23:38:09 WIB

informasinya sangat menarik mas bro,,thanks
Obat Maag
22 April 2013 - 16:03:58 WIB

Menarik sekali..
Artikel yang Anda berikan sangat bermanfaat,,
salam semangat..
<< First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 50 | Next > | Last >>
Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)